Pembina LSAKP, Johar Maknun menuturkan, aktivitas tambang ilegal di wilayah Sumenep berupa tambang batuan dan mineral. Sedangkan untuk reklamasi, disebutkannya 90 persen aktivitas reklamasi tidak berizin. “Ya itu sudah kami laporkan, tapi masih berjalan. Nah kami datang ke sini supaya persoalan itu bisa terurai,” akunya, Kamis (16/1).
LSM ini mengaku telah melaksanakan audiensi dengan Pemkab Sampang, namun dikatakannya masalah itu adalah yurisdiksinya Provinsi Jatim. Sehingga untuk itu mendatangi DPRDJatim, dengan harapan memdapatkan jalan keluar. “Supaya ini bisa diurai dengan baik, dikawal dengan baik oleh DPRD Provinsi,” ucapnya.
