“Kalau dulu-dulu, produksi sertifikat 500.000-600.000 per tahun, jadi kalau mau dapat sertifikat bapak ibu harus menunggu sekitar 160 tahun. Bapak ibu mau menunggu? Kalau ada yang mau saya kasih sepeda,” katanya yang disambut tawa oleh warga.
Ia mengatakan sertifikat tanda bukti hak hukum yang harus segera diserahkan kepada pemiliknya. Menyikapi kondisi tersebut, pada tahun 2016 Jokowi memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menambah produksi sertifikat setiap tahunnya.
“Saya tidak mau lagi 500.000. Saat itu saya bilang, Pak Menteri, tahun 2017 harus bisa 5 juta sertifikat, ternyata bisa 5,3 juta. Tahun berikutnya 7 juta dan tahun ini 9 juta. Insyaallah juga bisa,” katanya.
Khusus di Provinsi Jawa Tengah, ia mencontohkan, ada sebanyak 21 juta bidang tanah yang harusnya berserifikat tetapi sampai sekarang baru 12 juta yang dibagikan.
