“Jika demikian, seharusnya dalam stempel itu bisa menutup tarif yang lama, sehingga yang nampak hanya tarif yang baru, jangan dobel seperti sekarang ini, dampaknya terjadi polemic di masyarakat, karena mereka akan mempertanyakan kepada juru parkir dianggapnya bermain-main dengan harga karcis itu,” tandasnya.
Tidak hanya itu, Baktiono juga mepertanyakan soal jaminan kesehatan bagi para juru parkir yang hampir seluruhnya mempunyai latar belakangan warga tidak mampu, karena Pemkot Surabaya telah menganggarkan dana sekitar 120 miliar untuk itu.
“Seharusnya para juru parkir juga diberikan asuransi, yakni pertanggungan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah, karena dalam tahun anggaran 2015 ini kami sudah mengesahkan 120 miliar untuk itu, dan sesuai Perwali no 53, maka dana ini harus disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan juga BPJS jenis pemberian bantuan iran (PBI), dengan demikian juru parker dan keluarganya bisa tercover semua,” tegasnya.
Lebih lanjut, Baktiono mengusulkan kepada Pemkot Surabaya untuk memberikan fasilitas parkir gratis kepada masyarakat yang selama ini dinilai membantu kinerja pemerintahan, termasuk para wartawan yang selama ini memberikan informasi melalui jaringan medianya.
