“Tanggungjawab negara ini tentunya melalui pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah NKRI. Ada jargon kesehatan yang selama ini disosialisaskan ke publik, bahwa melakukan pencegahan lebih baik dibanding pengobatan. Dengan demikian, layanan kesehatan yang wajib dilayani oleh penyedia fasilitas kesehatan, baik dari pemerintah maupun swasta adalah bukan hanya pelayanan pengobatan tapi juga penyediaan pelayanan pencegahan bagi masyarakat yang membutuhkan.,” beber Said Sutomo, Selasa (9/4/2019).
Namun pada kenyataannya, lanjut Said, umumnya para peyedia fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta hanya tersedia pelayanan pengobatan bagi masyarakat yang sedang sakit, tapi tidak menyediakan fasilitas kesehatan untuk pencegahan atau untuk kontrol kesehatan.
Kalaupun mau kontrol kesehatan di tampat-tempat fasilitas kesehatan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menjadi tidak belaku meskipun tidak pernah menunggak bayar iuran bulanannya, apalagi pake Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang dikeluarkan oleh pemerntah setempat.
