Di tahun yang sama, secara bertahap akan melaksanakan transaksi non tunai untuk pengelolaan BOS/BOSDA, saat ini tengah disiapkan perangkat non tunai untuk dana BOS/BOSDA berupa aplikasi internet banking dan token untuk 75 SD negeri dan 10 SMP Negeri se Kota Probolinggo. “Pelatihannya akan segera diagendakan,” imbuh Rukmini.
Pada kesempatan itu, wali kota yang didampingi kepala BPPKAD Imanto dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ahmad Sudiyanto mengingatkan kepala OPD terkait percepatan dan penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2018. Penyerahan LKPD diagendakan 22 Maret 2019, sehingga laporan keuangan OPD dan PPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah) selambat-lambatnya disampaikan pada 15 Februari 2019.
“Februari harus sudah clear. Ini supaya menjadi perhatian untuk semua, kepala OPD harus ngoprak-ngopraki dan mendampingi anak buahnya dalam menyusun LKPD. Jangan ditinggalkan begitu saja, karena itu juga tanggung jawab kepala OPD,” terang wali kota perempuan pertama di Kota Probolinggo ini.
“Apa yang kita lakukan ini (non tunai dan penyusunan LKPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam penyerapan anggaran sehingga predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diraih kembali,” imbuh kepala daerah yang akan purna tugas pada akhir bulan ini. (Mr/famydecta)
