Ketiga Penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai serta belanja barang dan jasa tidak memadai, karena terdapat kelebihan pembayaran honorarium, realisasi belanja barang dan jasa belum didukung bukti pertanggunjawaban yang sah. Rekomendasi Panja, Pemprov Jatim agar menyusun Pergub tentang SOP yang diberlakukan kepada seluruh SKPD.
Keempat, lemahnya sistem pengendalian internal. Rekomendasi, agar ada tambahan tupoksi yang melekat di setiap SKPD tentang sistem pengendalian internal.
Dan nilai aset belum didasarkan atas data base yang handal dan akurat. Rekomendasi Pemprov Jatim harus serius menangani masalah aset, karena aset merupakan satu-satunya kekayaan daerah dan apabila dapat dimanfaatkan secara optimal bisa menjadi potensi daerah.
