Aturan tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Regulasi baru itu mengusung semangat “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”. Artinya, peningkatan daya saing industri perlu berjalan beriringan dengan jaminan pelindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Kemnaker juga mendorong penerapan Kerangka Maturitas Hubungan Industrial atau Industrial Relations Maturity Framework.
Kerangka ini diarahkan untuk membangun kemitraan yang lebih transformatif melalui dialog sosial antara perusahaan dan pekerja.
Dengan pendekatan tersebut, hubungan industrial diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban masing-masing pihak.
Perusahaan dan pekerja perlu membangun komunikasi serta kerja sama yang saling menguntungkan.
Yassierli turut mengapresiasi upaya Huawei Indonesia dalam membangun ekosistem bersama mitra dan pemasoknya. Ia berharap kolaborasi serupa dapat diperluas oleh pelaku industri lain.
Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja dinilai penting untuk menghadapi perubahan teknologi.
Dengan begitu, transformasi industri tidak hanya menghasilkan produktivitas lebih tinggi, tetapi juga membuka ruang bagi tenaga kerja untuk berkembang dan memperoleh pelindungan yang layak. (*)
