Perusahaan perlu ikut menyusun kurikulum agar materi pelatihan tidak berhenti pada teori, tetapi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan.
“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Selain meningkatkan kompetensi, pemerintah berupaya memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Langkah ini dilakukan melalui penyediaan kurikulum serta fasilitas yang lebih adaptif.
Fokus kedua menyasar produktivitas perusahaan. Menurut Yassierli, tenaga kerja yang kompeten perlu didukung sistem kerja dan proses bisnis yang efektif. Kemampuan individu saja tidak cukup untuk mendorong daya saing industri.
Untuk itu, Kemnaker bekerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO). Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan tenaga ahli produktivitas hingga pendampingan perusahaan.
Pendampingan dilakukan melalui perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, serta penyempurnaan kebijakan internal perusahaan.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Sementara itu, prioritas ketiga berkaitan dengan pelindungan pekerja. Kemnaker menyiapkan pembaruan regulasi, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengundangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
