Sistem tersebut berpotensi membantu mengurangi persoalan banjir karena aliran air limbah domestik nantinya dipisahkan dari saluran drainase yang seharusnya menampung air hujan.
Ia menjelaskan, air limbah rumah tangga, restoran, dan depot atau greywater akan dialirkan melalui jaringan pipa tersendiri untuk diolah.
Sementara limbah blackwater dari septic tank juga harus ditangani melalui sistem pengolahan yang sesuai.
Dengan pemisahan tersebut, beban saluran drainase umum dapat dikurangi.
Saluran yang selama ini turut menerima buangan domestik diharapkan bisa lebih optimal mengalirkan air hujan, terutama saat musim penghujan.
“Bukan hanya untuk limbah saja. Ini juga bisa mengurangi banyak banjir. Karena greywater dari rumah tangga, restoran, dan depot nanti masuk pipa sendiri. Termasuk blackwater dari septic tank juga diolah,” terang Politisi PDI Perjuangan ini.
Ia menambahkan, apabila sistem tersebut berjalan optimal, drainase tidak lagi dibebani aliran limbah domestik seperti yang terjadi selama ini.
Dengan begitu, kapasitas saluran untuk mengalirkan air hujan dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.
Terkait regulasi, Baktiono menyebut Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu dan Tersentral telah disahkan sekitar dua pekan sebelum pernyataannya.
Regulasi itu juga telah masuk lembaran daerah dan mendapatkan koreksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kini, pekerjaan berikutnya berada di tangan Pemkot Surabaya.
Persiapan lokasi, perencanaan teknis, penentuan pelaksana, hingga pembangunan infrastruktur harus segera ditindaklanjuti agar perda tersebut tidak sekadar menjadi dokumen kebijakan.
Baktiono menegaskan, Komisi B DPRD Surabaya akan terus menagih komitmen bersama yang telah dibangun selama pembahasan perda.
Ia berharap pembangunan IPAL terpusat bisa mulai direalisasikan dan dituntaskan sebelum masa jabatan wali kota serta DPRD periode saat ini berakhir.
