Penguatan industri pemasok lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Namun, upaya tersebut harus dibarengi peningkatan teknologi produksi, kualitas produk, dan akses pembiayaan agar UMKM mampu masuk ke rantai pasok industri besar.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong sinergi Pemprov Jatim dengan perbankan dan lembaga pembiayaan untuk memperluas akses modal kerja, termasuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendampingan sertifikasi halal, standardisasi mutu, legalitas usaha, kemasan, hingga promosi juga harus diperkuat.
Melalui fungsi pengawasan, Eddy mendorong Komisi B DPRD Jatim meminta penjelasan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM terkait perkembangan perdagangan dan kondisi pelaku usaha.
Evaluasi tersebut perlu mencakup jumlah UMKM yang terlibat dalam perdagangan antarpulau dan ekspor, realisasi transaksi misi dagang, jumlah kontrak pembelian berkelanjutan, perkembangan omzet, hingga penyerapan tenaga kerja.
Bagi Eddy, penurunan ekspor tidak cukup dijawab dengan memperbanyak kegiatan promosi dan pameran perdagangan. Pemerintah harus memastikan produk lokal benar-benar memiliki pasar, UMKM memperoleh kesempatan berkembang, buruh terlindungi, serta petani dan nelayan mendapatkan nilai tambah dari hasil produksinya.
“Dengan potensi 4,58 juta UMKM nonpertanian, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian utama strategi perdagangan Jawa Timur. Peningkatan ekspor harus berjalan beriringan dengan perluasan pasar domestik agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (caa)
