“Dampak berikutnya adalah potensi berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Penyesuaian produksi oleh industri berorientasi ekspor bisa berpengaruh terhadap pendapatan buruh dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut,” terangnya.
Karena itu, Eddy mendorong Pemprov Jatim tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka ekspor. Pemerintah juga harus memperkuat pasar domestik, melindungi industri lokal, dan memperluas akses pemasaran produk UMKM.
Salah satu strategi yang perlu dimaksimalkan adalah perdagangan antarpulau. Pasar domestik dinilai bisa menjadi penyangga ketika permintaan internasional melemah.
“Jawa Timur memiliki potensi besar dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, makanan olahan, kerajinan, hingga industri kecil. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan konkret pemerintah, terutama dalam mengatasi biaya logistik, keterbatasan informasi pasar, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pembiayaan,” katanya.
Eddy juga menyoroti pelaksanaan misi dagang antardaerah yang selama ini menjadi salah satu program andalan Pemprov Jatim. Menurutnya, keberhasilan misi dagang tidak cukup diukur dari besarnya nilai komitmen transaksi, tetapi harus dibuktikan dengan realisasi pembelian dan keberlanjutan kerja sama.
Berdasarkan catatan BPKP hingga April 2026, misi dagang Jatim telah dilaksanakan sebanyak 50 kali di 29 provinsi dengan nilai transaksi mencapai Rp36,24 triliun.
“Meski angka tersebut cukup besar, realisasi transaksi dan manfaatnya bagi UMKM tetap perlu dievaluasi. Jangan sampai nilai komitmen perdagangan hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak berujung pada kontrak pembelian berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil,” tegas Eddy.
Selain memperluas pasar, Eddy mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Petani dan nelayan jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi harus memperoleh nilai tambah melalui pengolahan produk.
Hasil perikanan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi fillet, makanan beku, hingga produk siap saji. Begitu pula hasil pertanian dan perkebunan yang dapat diolah menjadi produk kemasan dengan nilai jual lebih tinggi.
“Di sisi lain, kenaikan impor juga perlu dicermati. Kami mendorong Pemprov Jatim memetakan jenis barang impor, terutama bahan baku yang sebenarnya berpotensi diproduksi di dalam negeri, khususnya di Jawa Timur,” katanya.
