Surabaya. Cakrawalanews.co – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, menyoroti anjloknya ekspor Jatim sebesar 7,25 persen di tengah lonjakan impor 15,51 persen sepanjang Januari-September 2026.
Kondisi yang memicu defisit perdagangan hingga 3,63 miliar dolar AS itu dikhawatirkan berdampak terhadap 4,58 juta UMKM serta mengancam keberlangsungan industri dan penyerapan tenaga kerja.
Eddy yang juga anggota Komisi B ini menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
“Penurunan ekspor bukan sekadar persoalan angka perdagangan, tetapi berpotensi merembet hingga ke sektor ekonomi kerakyatan,” ungkapnya, Selasa (10/11/26).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Jatim selama sembilan bulan pertama 2026 mencapai 21,26 miliar dolar AS. Angka tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,92 miliar dolar AS.
Sebaliknya, nilai impor meningkat dari 21,55 miliar dolar AS menjadi 24,89 miliar dolar AS. Ketimpangan tersebut membuat neraca perdagangan Jatim mengalami defisit sebesar 3,63 miliar dolar AS.
Eddy mengingatkan, dampak penurunan ekspor tidak hanya dirasakan perusahaan besar yang berorientasi pada pasar internasional. Pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri juga berpotensi terkena imbasnya.
Terlebih, Jawa Timur memiliki potensi sekitar 4,58 juta UMKM nonpertanian berdasarkan data SIDT-UMKM Kementerian UMKM 2025.
“Jumlah tersebut merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus dijaga agar tidak ikut tertekan akibat melemahnya aktivitas perdagangan,” jelas Eddy.
Penurunan permintaan ekspor, lanjutnya, dapat mendorong perusahaan mengurangi kapasitas produksi maupun pembelian bahan baku dari pemasok lokal. Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi ini berisiko menekan omzet UMKM, terutama sektor makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, serta produk pertanian dan perikanan.
