“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelasnya.
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Menurut Prasetyo, Gibran memohon agar pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (*)
