Selain Kampung Pancasila, Pemkot juga mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja di Balai RW.
Kehadiran ASN di tingkat kampung diharapkan membantu menyelesaikan berbagai persoalan warga, termasuk kendala pendidikan.
Febrina menyebut warga yang belum memiliki ijazah SMA karena kondisi tertentu bisa mengakses bantuan melalui kelurahan maupun Dinas Pendidikan. Layanan konsultasi juga tersedia di sejumlah titik Balai RW.
“Negara itu hadir, Pemkot Surabaya memberikan dukungan yang besar untuk itu maka warga Surabaya yang hari ini belum punya ijazah SMA dengan kondisi tertentu sehingga tidak bisa meneruskan sekolah kita bisa selesaikan semuanya. Bisa ke Kasi Kesra yang ada di kelurahan, atau di kantor kami di Dispendik, atau ke titik-titik RW,” paparnya.
Febrina mengimbau warga agar tidak ragu berkonsultasi mengenai pendidikan kesetaraan.
Masyarakat bisa datang langsung ke kantor Dispendik Surabaya di Jalan Jagir untuk mencari informasi tentang prosedur melanjutkan pendidikan melalui Kejar Paket A, B, maupun C.
Ia menegaskan, pendidikan kesetaraan bukan sekadar jalan untuk memperoleh ijazah.
Program tersebut juga membuka kesempatan bagi warga untuk mengembangkan potensi dan memperbaiki masa depan melalui pendidikan.
