Komisi D juga mendorong perubahan orientasi penganggaran DLH. Anggaran lingkungan, kata Martin, tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembiayaan operasional dan pelaksanaan kegiatan, tetapi harus diukur berdasarkan hasil yang dihasilkan terhadap kondisi lingkungan.
“Orientasi penganggaran perlu diubah menjadi environmental outcome-based budgeting. Jadi bukan hanya berapa anggaran yang terserap atau berapa kegiatan yang dilaksanakan, tetapi apa hasilnya terhadap kualitas lingkungan,” jelasnya.
Dalam pembahasan anggaran 2027, Komisi D setidaknya meminta tiga sektor menjadi prioritas. Ketiganya yakni peningkatan efektivitas pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air dan udara, serta penguatan adaptasi perubahan iklim di wilayah-wilayah yang rentan.
Martin juga menyoroti masih adanya sejumlah desa yang belum memiliki kontainer pengangkut sampah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program dan usulan kegiatan DLH.
“Masih ada desa yang belum memiliki kontainer pengangkut sampah. Karena itu, kami meminta DLH memperbanyak dan memperluas ragam kamus usulan. Jangan hanya berupa kendaraan roda tiga, tetapi juga kebutuhan sarana persampahan lainnya yang memang dibutuhkan di lapangan,” pungkasnya.
