Anggota Pokmas rata-rata berjumlah sekitar 10 orang, terdiri atas pengurus dan pekerja. Tenaga pelaksana pun diwajibkan berasal dari warga setempat.
Dengan begitu, perputaran ekonomi diharapkan ikut tumbuh seiring pengerjaan infrastruktur.
Skema ini bukan sepenuhnya baru. Eri menyebut pelaksanaannya sudah mulai dicoba pada semester Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebelumnya.
Ia menilai pola pengerjaan melalui rekanan sebelumnya kerap memicu persoalan di lapangan.
“Sudah kita coba mulai semester PAK ini kemarin. Sebelumnya banyak yang CV dan akhirnya banyak kisruh juga. Jadi adanya protes segalanya,” ungkap Eri.
Selain mengurangi persoalan dalam pelaksanaan proyek, keterlibatan warga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
Eri menilai hal itu penting agar pekerjaan infrastruktur di lingkungan berjalan lebih optimal.
