Menurutnya, penyampaian informasi mengenai perda yang telah ditetapkan merupakan ranah pemerintah kota, sedangkan DPRD berperan dalam proses pembentukan peraturan, termasuk membuka ruang bagi masukan masyarakat terhadap rancangan.
Perubahan keempat Tatib DPRD Surabaya ini tidak hanya membahas public hearing.
Pansus juga melibatkan sejumlah pihak untuk memperkuat aspek hukum dan penyusunan naskah aturan, di antaranya unsur bagian hukum, inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, serta aparat penegak hukum.
Rio berharap proses tersebut menghasilkan tata tertib yang tidak hanya menjadi pedoman kerja untuk satu periode, tetapi juga memperkuat kelembagaan DPRD dalam jangka panjang.
Pansus menargetkan pembahasan legal drafting segera dimulai.
Masa kerja Pansus yang semula berbatas pada 10 November diperkirakan perlu diperpanjang untuk mengakomodasi tahapan harmonisasi, termasuk proses tambahan di Kementerian Hukum sebelum harmonisasi di tingkat provinsi.
Rio menegaskan, penguatan mekanisme public hearing diharapkan membuat proses pembentukan perda lebih terbuka dan memberi kesempatan kepada kelompok yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan sejak awal pembahasan.
“Harapan kami, melalui perubahan tata tertib ini, partisipasi masyarakat bisa lebih baik. Jangan sampai ada pihak yang merasa tidak dilibatkan ketika perda sudah disahkan. Kita ingin prosesnya lebih terbuka dan menghasilkan aturan yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
