Begitu pula dengan kampung yang mengembangkan sistem keamanan lingkungan.
Pemerintah, kata Kahfi, dapat memberikan dukungan berupa CCTV hingga fasilitas pos keamanan.
Pengembangan tersebut juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif.
Mulai dari pengurus RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), anak muda, hingga tokoh masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan program di tingkat kampung.
Karena itu, Kahfi meminta hasil lomba Kampung Pancasila tidak hanya digunakan untuk menentukan pemenang.
Data mengenai kelebihan dan kekurangan setiap kampung semestinya menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar pemerintah menyusun program pembinaan berikutnya.
“Harus ada ukuran yang jelas. Apa kelebihan kampungnya, apa kekurangannya, dan bagaimana pemerintah membantu mengembangkan potensi tersebut. Jadi bukan hanya pendampingan, tetapi juga dukungan fasilitas, pengawasan, dan penganggaran,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar dukungan pembiayaan diselaraskan dengan program pembangunan di tingkat kelurahan.
Dengan begitu, penghargaan yang diterima kampung bukan menjadi akhir dari program, melainkan awal untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki.
Dorongan tersebut turut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Kampung Pancasila yang tengah disiapkan DPRD Surabaya.
