Pemkot Surabaya sendiri telah memiliki sejumlah kebijakan dan infrastruktur sanitasi, termasuk IPAL komunal serta layanan pengelolaan limbah domestik.
Dokumen pemerintah daerah untuk 2026 juga mencatat rencana penguatan pengelolaan air limbah domestik di kawasan permukiman padat dan optimalisasi layanan sedot tinja.
“Semakin banyak penduduk dan semakin berkembang kawasan permukiman, kebutuhan pengelolaan air limbah juga semakin besar. Karena itu, Surabaya perlu memiliki sistem pengelolaan yang terencana dan saling terintegrasi, sekaligus memastikan layanan sanitasi bisa dijangkau masyarakat di semua wilayah,” kata Cak Yebe.
Ia menilai persoalan sanitasi tidak bisa hanya dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas.
Sistem yang dibangun harus benar-benar mampu mencegah limbah masuk ke lingkungan tanpa pengolahan.
Terlebih, limbah domestik dapat membawa berbagai mikroorganisme patogen.
Jika pengelolaannya buruk, pencemaran dapat menimbulkan persoalan lingkungan sekaligus meningkatkan risiko penyakit yang berkaitan dengan kualitas air dan sanitasi.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemkot Surabaya menyusun perencanaan pengelolaan air limbah berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Kawasan padat penduduk dan permukiman yang masih memiliki keterbatasan sarana sanitasi dinilai membutuhkan perhatian lebih.
“Kami mendorong Pemkot Surabaya menyusun perencanaan pengelolaan air limbah yang benar-benar memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah. Kawasan padat penduduk, perkampungan, serta wilayah yang sarana sanitasinya masih terbatas harus menjadi perhatian agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang layak,” jelas pria yang juga Bendahara DPC Gerindra Surabaya tersebut.
Cak Yebe menyebut pengelolaan limbah dapat dilakukan melalui sistem setempat, seperti tangki septik, maupun sistem terpusat melalui jaringan perpipaan yang terhubung dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Namun, keberadaan fasilitas saja tidak cukup.
