“Cuman dari sisi kami, ini memang belum 1 bulan ya. Dan memang nanti mungkin kalau sudah 1 bulan atau 3 bulan atau mungkin sampai 1 semester, mungkin kita akan coba evaluasi terkait berjalannya kebijakan 1 ASN 1 di 1 balai RW,” ujarnya.
Cahyo mencontohkan, dalam satu kelurahan bisa saja jumlah layanan harian yang masuk sekitar 20 layanan.
Ketika layanan tersebut kemudian disebar ke sejumlah balai RW, menurutnya perlu dihitung kembali apakah pola tersebut benar-benar lebih efektif dibandingkan pelayanan yang sebelumnya terpusat di kantor kelurahan.
“Wong sehari saja lurah-kelurahan mampu melayani 20 itu. Ini kan tapi kita belum sampling ke semua kecamatan kelurahan ya,” jelasnya.
Namun, Cahyo menegaskan temuan tersebut baru berasal dari beberapa wilayah yang menjadi sampel.
Ia tidak ingin temuan di sejumlah lokasi langsung digeneralisasi sebagai gambaran seluruh Surabaya.
“Karena memang mungkin cakupan RW-nya yang banyak, gitu ya. Kalau ini kan kebetulan RW-nya enggak terlalu banyak yang kemudian saya ambil sampling kemarin,” katanya.
Selain efektivitas pelayanan, Komisi A juga mencermati potensi persoalan lain, yakni jangan sampai penempatan ASN di balai RW justru mengurangi konsentrasi mereka terhadap tugas utama di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Politisi PKS ini mencontohkan ASN dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang ditempatkan di wilayah tertentu.
