Di sisi lain, DPRD juga memiliki mekanisme pokir untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, menurut Imam, Pemkot Surabaya perlu melakukan evaluasi terhadap usulan-usulan yang selama ini berhenti di tengah jalan.
Bukan hanya mengejar persoalan yang sedang viral, tetapi justru mencari tahu mengapa aspirasi yang telah masuk melalui sistem tidak kunjung terealisasi.
“Seharusnya yang dicari itu yang macet-macet, kenapa ini kemudian tidak bisa terealisasi. Kalau memang tidak ada dalam kamus usulan, ya beri tahu mekanismenya, atau regulasinya seperti apa,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan adanya kepastian dalam setiap tahapan penyampaian aspirasi.
Warga tidak cukup hanya diberi kesempatan untuk mengusulkan, tetapi juga berhak mengetahui ke mana usulannya berproses dan apa alasan jika belum dapat direalisasikan.
Imam berharap Pemkot Surabaya bersama DPRD dapat duduk bersama untuk mengevaluasi berbagai usulan yang masih mandek.
Koordinasi antara OPD, kecamatan, dan kelurahan juga dinilai perlu diperkuat agar persoalan warga tidak bergantung pada seberapa ramai sebuah keluhan dibicarakan di media sosial.
“Menurut saya, seharusnya kita duduk bersama,” tutur Anggota Banggar DPRD Surabaya ini. (*)
