Menurutnya, kesesuaian data penerima bantuan dari pemerintah pusat dan daerah perlu diperhatikan untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan kelompok yang membutuhkan tetap terjangkau.
“Program MBG, misalnya, juga menyasar kelompok penerima manfaat tertentu, termasuk ibu menyusui dan anak-anak. Karena itu, kesesuaian data penerima manfaat antara program pusat dan daerah perlu diperhatikan agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi,” ungkapnya.
Politisi muda Gerindra Surabaya tersebut menilai pembahasan anggaran PMT perlu ditempatkan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Evaluasi katanya, tidak hanya menyangkut nominal per porsi, tetapi juga efektivitas penyaluran dan keterpaduan program yang sudah berjalan.
“Saya berharap evaluasi anggaran dan sinkronisasi program dapat memperkuat pelayanan Posyandu, sehingga kebutuhan gizi balita tetap menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan dan belanja daerah,” pungkasnya. (*)
