Persoalan lain yang mencuat adalah pengadaan APAR. Buleks menemukan adanya perbedaan kondisi antarwilayah.
Sejumlah RW di wilayah lain disebut telah mendapatkan fasilitas APAR, sementara warga di lokasi reses mempertanyakan kemungkinan pengadaan fasilitas serupa.
Menurut Politisi PDIP itu, pengadaan APAR tersebut perlu ditelusuri apakah berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan atau melalui dana kelurahan.
“Karena kan kita harus tahu permasalahan-permasalahan,” ujarnya.
Tak hanya fasilitas lingkungan, persoalan desil atau pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat juga menjadi pembahasan penting dalam reses tersebut.
Budi mengatakan perubahan data dapat berdampak terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program, khususnya bidang pendidikan.
“Nah, ini yang paling ramai, desil. Desil ini sudah kita sampaikan bahwa ini menjadi pembahasan kita atas perubahan-perubahan yang mungkin berdampak kepada masyarakat. Tentunya harapannya untuk pendidikan,” katanya.
Buleks menegaskan persoalan tersebut akan dibawa ke internal fraksi untuk dibahas lebih lanjut, terutama menyangkut dampaknya terhadap masyarakat.
Di sisi lain, persoalan biaya pembuangan sampah juga menjadi catatan Buleks.
Ia mempertanyakan adanya informasi mengenai biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk pembuangan sampah, termasuk sampah dari kegiatan tertentu di lingkungan warga.
“Makanya saya mempertanyakan sendiri, kalau ada biaya-biaya itu dari mana?” ujarnya.
Budi menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi agar tidak terjadi pembebanan biaya kepada masyarakat tanpa dasar yang jelas.
