Karena itu, evaluasi terhadap pejabat maupun program dilakukan berdasarkan output dan outcome.
“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu 1 tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun,” ujar Wali Kota Eri.
Ia menambahkan, pembangunan tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan pemerintah.
Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar target pembangunan daerah dapat tercapai.
“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” katanya.
Eri menegaskan, seluruh kebijakan daerah juga harus sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Maka pelayanan publik yang kita lakukan adalah mulai dari siklus kehidupan. Buat saya tujuan negara sudah pasti. Visi-misi wali kota, visi-misi gubernur, harus sama dengan tujuan negara,” kata Eri. (*)
