Basari menjelaskan penerimaan reklame tidak dapat dipukul rata.
Besaran pajak atau penerimaan dari setiap titik bergantung pada sejumlah faktor, mulai dari ukuran reklame, masa berlaku hingga waktu jatuh tempo.
“Capaiannya sudah sekitar 60 persen. Karena reklame itu kan ada durasi masa berlakunya. Setiap titik tertentu itu nanti pasti ada jatuh tempo yang menjadi angka pemasukan. Karena setiap titik itu sudah pasti bisa dihitung nilai dan besarnya, termasuk ukurannya,” ujarnya.
Dengan target yang cukup besar tersebut, Pemkot Surabaya masih membuka peluang untuk menambah titik reklame baru.
Salah satu kawasan yang disebut berpotensi dikembangkan menjadi titik reklame baru adalah Jemursari.
Namun, peluang tersebut tidak otomatis membuat setiap ruang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi reklame.
Basari menegaskan setiap titik baru harus melalui kajian dan kewenangan tim terkait.
“Kalau masalah titik baru, mungkin nanti kita lihat dulu. Karena titik baru ini kan sebetulnya kalau bicara reklame ini kan tim. Jadi setiap titik baru itu ada kewenangannya. Titik ini boleh dipasang atau tidak, karena kita tetap memperhatikan estetika kota juga,” jelasnya.
Dengan demikian, di tengah ambisi mengerek PAD hingga Rp200 miliar, Pemkot Surabaya menghadapi dua kepentingan yang harus berjalan beriringan: mencari sumber penerimaan baru sekaligus menjaga wajah dan keamanan ruang kota.
Reklame besar di kawasan privat seperti Jalan Pemuda pun disebut memiliki ketentuan berbeda dengan titik-titik baru yang kini tengah dibidik Pemkot. (*)
