“JLLB masih belum selesai. Kita masih menunda dulu karena memang rata-rata wilayah di sana banyak yang di wilayah pengembang. Pendekatan dengan pengembang terhadap penyerahan PSU masih kita kejar terus,” ujarnya.
Karena itu, pengembangan Surabaya Timur belum banyak diterjemahkan dalam bentuk proyek strategis baru pada rancangan APBD 2027.
Pemkot masih memprioritaskan penyelesaian program yang telah berjalan sekaligus menuntaskan persoalan dasar kawasan.
Di sisi lain, proyeksi RAPBD 2027 menunjukkan kapasitas belanja daerah yang cukup besar. Total belanja dirancang mencapai Rp12.825.565.228.783.
Dalam Nota Keuangan RAPBD 2027, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menyampaikan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik dirancang sekitar Rp6,22 triliun atau 49,31 persen dari total belanja daerah.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan dan pencegahan banjir, pemerataan pelayanan, kelancaran mobilitas serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Dengan porsi belanja infrastruktur yang hampir separuh dari total belanja, pemerataan pembangunan antarkawasan menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan RAPBD 2027, termasuk bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut menjangkau kawasan Surabaya Timur.
