Efisiensi kendaraan juga menjadi bagian dari evaluasi Pemkot bersama DPRD.
Eri mengatakan pengendalian belanja dilakukan agar anggaran pemerintah dapat diarahkan ke kebutuhan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Jadi kita (Pemkot Surabaya) melakukan evaluasi betul dengan DPRD, sehingga anggaran-anggaran itu kita jaga betul sehingga akan terasa betul untuk masyarakat,” tuturnya.
Selain kendaraan, Pemkot juga mengurangi kebutuhan perjalanan aparatur sipil negara (ASN) dengan mendekatkan pelayanan ke tingkat RW.
Balai RW dimanfaatkan sebagai ruang pelayanan masyarakat.
“Karena itulah kantornya berpindah ke Balai RW. Satu, mendekatkan diri ke masyarakat. Yang kedua, tidak ada lagi jarak yang panjang ketika membutuhkan kebutuhan,” ungkapnya.
Untuk koordinasi antarperangkat daerah, rapat daring juga didorong agar perjalanan dinas yang tidak diperlukan dapat dikurangi.
