Syaratnya, pelaku harus membantu mengungkap pihak lain yang menerima uang.
“Kalau tenaga kontrak, ada pungli langsung dikeluarkan. Untuk ASN, ada proses hukum berat yang dilaporkan ke BKN sebelum pemecatan. Namun, kalau mereka berani jadi justice collaborator dan membongkar siapa saja atasan atau Kadis yang menerima, sanksinya akan saya kurangi. Kalau diam saja, sanksinya tetap berhenti di dia,” tegasnya.
Ia menegaskan tindakan tegas akan diberikan kepada pegawai yang terbukti melakukan pungli.
Kebijakan itu berlaku tanpa membedakan posisi maupun jabatan.
Eri kemudian meminta setiap Kepala Dinas menyampaikan instruksi tersebut kepada seluruh staf.
Langkah ini diminta agar pengawasan dan penegakan disiplin berjalan di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Selain internal pemerintahan, masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan rekrutmen dengan imbalan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menegaskan proses penerimaan pegawai dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel) resmi dan tidak dipungut biaya.
