Selain jumlah kursi, Komisi A juga membuka pembahasan mengenai penyesuaian daerah pemilihan (dapil).
Penataan tersebut akan mempertimbangkan jumlah penduduk, kondisi geografis serta keterhubungan antarwilayah.
“Saya lebih senang bahasanya penyusunan dapil, bukan pemekaran dapil, tapi penyesuaian dapil,” ujar Yona.
Ia mencontohkan Dapil 5 Surabaya yang saat ini mencakup sembilan kecamatan.
Menurutnya, penataan dapil perlu memperhatikan kedekatan geografis agar keterwakilan politik tetap memiliki keterkaitan dengan wilayah masyarakat.
“Ini yang dibilang disesuaikan secara geografis, konteksnya bahwa caleg itu berbasis pada wilayahnya,” jelasnya.
Untuk mencegah perubahan data kependudukan luput dari pengawasan, Komisi A juga berencana melakukan pemantauan secara berkala setelah desk lintas lembaga terbentuk.
Yona mengatakan pihaknya berencana melakukan koordinasi setiap enam bulan dengan Direktorat Jenderal Dukcapil.
“Setiap enam bulan kami akan berkunjung ke Dirjen Dukcapil. Ini arahan dari KPU RI,” katanya.
Ia menargetkan desk pengawalan data tersebut mulai berjalan pada pertengahan 2027.
Dengan begitu, pembaruan data dapat dikawal lebih awal dan menjadi basis yang lebih kuat dalam proses penataan kursi maupun dapil.
