Masih ada data warga yang perlu dikonfirmasi kembali untuk memastikan keberadaan dan status administrasinya.
“Ketika dia melakukan rekonfirmasi, datang ke kelurahan lalu kemudian diblokir, berarti mengurangi updating penduduk,” tuturnya.
Karena itu, Komisi A berharap jumlah penduduk yang belum terkonfirmasi berada dalam angka yang relatif kecil sehingga basis data kependudukan dapat semakin mendekati kondisi riil.
“Potensinya tidak boleh lebih dari dua persen. Ini yang kami kawal, supaya angka tiga juta minimal itu kita pegang,” tegas Yona.
Komisi A sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dispendukcapil Surabaya terkait perkembangan data tersebut.
Jika angka kependudukan telah terkunci, DPRD akan mendorong pembentukan desk bersama Dispendukcapil, KPU, dan Bawaslu untuk mengawal pembaruan data secara lintas lembaga.
“Kalau sudah tiga juta, minggu depan saya hadirkan beliau di ruangan kami. Kami langsung persiapkan untuk bikin desk, supaya yang diinginkan semua partai politik di Surabaya dengan melakukan penambahan lima kursi itu ada peluang,” ungkapnya.
Meski peluang penambahan lima kursi mulai dibahas, Yona menegaskan hal tersebut belum menjadi keputusan final.
Ada sejumlah konsekuensi yang harus dihitung apabila jumlah anggota DPRD bertambah.
“Ini kaitannya bukan sekadar kursi nambah lima, tetapi rentetan dari lima kursi ini juga harus kita kaji,” katanya.
Kajian tersebut mencakup kebutuhan anggaran, ruang kerja hingga fasilitas penunjang bagi anggota DPRD.
