Persoalan bisa saja muncul akibat desain program, koordinasi antarperangkat daerah yang tidak berjalan, hingga karakteristik masalah sosial di masyarakat.
“Kalau kemudian kepala dinas terkena evaluasi karena wilayah binaannya tidak berkembang, tentu harus dilihat dulu apa penyebabnya. Apakah masalahnya pada kinerja ASN, programnya, koordinasi antarperangkat daerah, atau memang ada persoalan di masyarakat yang membutuhkan intervensi berbeda,” tegas Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya ini.
Komisi A DPRD Surabaya, lanjut Cak Yebe, pada dasarnya mendukung langkah Pemkot memperkuat keterlibatan ASN di tengah masyarakat.
Hanya saja, evaluasi harus dirancang sebagai proses perbaikan, bukan sekadar pemberian cap merah kepada perangkat daerah.
Menurutnya, jika bendera hitam benar-benar diterapkan, harus ada tahapan yang jelas.
Mulai dari evaluasi, pembinaan, target perbaikan hingga pengukuran ulang terhadap capaian wilayah.
“Jangan hanya memberikan bendera hitam, tetapi setelah itu tidak ada perbaikan. Harus ada evaluasi, pendampingan, target perbaikan, kemudian diukur kembali. Dengan begitu, kebijakan ini benar-benar menjadi alat untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Cak Yebe. (*)
