Louis menilai harus ada sistem komunikasi dan peringatan dini ketika terjadi perubahan kualitas Kali Surabaya.
“Saya sempat diskusi dengan teman-teman dan pimpinan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pencemaran itu. Repotnya di situ. Pihak Jasa Tirta hanya monitoring. Hanya monitoring,” katanya.
Menurut dia, pemantauan akan lebih efektif jika hasilnya langsung diteruskan kepada PDAM ketika sensor mendeteksi perubahan tertentu.
“Paling enggak ketika ada kekeruhan, ada sensor, mungkin mereka punya sensor. Oke, ke kami. Pak, ini sebentar lagi ada pencemaran,” ujarnya.
Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi PDAM untuk menyesuaikan proses pengolahan.
Misalnya, dengan meningkatkan penggunaan blower, disinfektan, hingga karbon sesuai kebutuhan kondisi air baku.
“Berarti kan kita juga bisa antisipasi. Oh iya, kita harus menghidupkan blower. Kita harus menambah disinfektan, menambah macam-macam. Menambah karbon, itu bisa juga,” kata Louis.
PDAM Surabaya menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memantau seluruh kondisi sungai secara langsung.
Karena itu, koordinasi dengan pengelola sumber air baku menjadi penting, terutama ketika terjadi perubahan kualitas yang berpotensi memengaruhi proses pengolahan.
“Makanya harus ada komunikasi dari PJT ke kami juga. Lah kami kan enggak bisa memantau juga, gimana,” pungkasnya. (*)
