“Kami bicara hak dasar warga Kota Surabaya, air,” tegasnya.
Selain transparansi retribusi, massa juga meminta adanya penurunan tarif air.
Tuntutan itu dikaitkan dengan keluhan pelanggan mengenai kualitas air yang disebut masih keruh dan berbusa.
Zahdi mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban PDAM terhadap pelanggan yang menerima layanan dengan kondisi tersebut.
Ia membandingkannya dengan kewajiban pelanggan membayar denda ketika terlambat melunasi tagihan.
Menurutnya, harus ada kejelasan tanggung jawab ketika kualitas layanan yang diterima warga justru dikeluhkan.
“Gempar Jatim mendesak PDAM Kota Surabaya harus menurunkan tarifnya kepada warga Kota Surabaya yang terdampak,” kata Zahdi.
Gempar Jatim memberikan waktu tujuh kali 24 jam kepada DPRD Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya untuk merespons tuntutan mereka.
Jika tidak ada tindak lanjut, Zahdi menyatakan akan mendirikan tenda di depan Gedung DPRD Surabaya.
“Kami tunggu 7×24 jam. Apabila masih tetap tuntutan kami, tak bangun tenda di sini, Pak, siap kami. Tak tidur di sini. Saya siap. Ini kan rumah wakil rakyat,” pungkasnya. (*)
