Dari pemeriksaan tersebut, DLH menemukan persoalan pada pengaturan kerja penggeledek.
Salah satu petugas diketahui menangani sejumlah RT dan RW di kawasan Sawahan serta Petemon.
Akibatnya, jadwal pengambilan sampah tidak berjalan optimal. Warga pun harus menanggung dampaknya.
Sampah yang terus bertambah membuat sebagian warga terpaksa membeli kantong plastik dan karung tambahan untuk menampungnya.
“Permasalahannya itu ada di penggeledek yang ternyata sudah punya hubungan kerja dengan warga, tetapi tidak pernah diambil sesuai dengan perjanjian. Kasihan, ibu-ibu harus datang ke sini minta tolong, terus bau, bahkan beli kresek, beli glangsing. Itu kan juga menambah sampah,” jelasnya.
DLH juga menemukan persoalan lain di sekitar TPS Bukit Barisan. Ada pihak yang menjadi penghubung antara petugas TPS dan penggeledek.
Fikser menegaskan, petugas TPS tidak berwenang menentukan siapa yang menjadi pengangkut sampah di lingkungan warga.
Penggeledek dipilih berdasarkan kesepakatan masyarakat. Termasuk soal besaran iuran dan mekanisme pengangkutannya.
Karena itu, warga berhak mengganti penggeledek apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai kesepakatan. Keputusan tersebut dapat dibahas melalui musyawarah warga.
“DLH mempersilakan warga bermusyawarah kalau memang ingin mengganti petugas penggeledek. Selama penggeledek membawa sampah ke TPS sesuai jadwal, petugas di TPS wajib menerima,” terangnya.
DLH juga memberikan peringatan kepada petugas TPS yang dinilai menghalangi warga.
