“Kalau ada itu nanti akan kesusu (terburu-buru). Cepat-cepat karena kan ada batasan anggaran Desember. Pasti cepat-cepat. Terus asal garap, asal terserap,” tegasnya.
Menurut Machmud, persoalan tersebut bukan sekadar soal apakah anggaran habis atau tidak. Ia justru mengkhawatirkan kualitas pembangunan yang dikerjakan apabila pemerintah terlalu berorientasi pada penyerapan anggaran.
“Tapi korbannya rakyat. Kualitas enggak ada, jebol maneh (lagi), rusak maneh. Kenapa? Karena kesusu,” ujarnya.
Ia menilai proyek pembangunan semestinya tidak dikejar hanya agar laporan realisasi anggaran terlihat tinggi. Kualitas pekerjaan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Kekhawatiran Machmud semakin kuat setelah melihat realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Menurutnya, sektor yang berkaitan dengan pembangunan saluran, penanganan banjir, serta pekerjaan infrastruktur tersebut memiliki anggaran sekitar Rp1,78 triliun pada 2026.
Namun, hingga 30 Juni, ia menyebut realisasinya baru sekitar Rp70 miliar atau sekitar 3,4 persen.
“2026 ini dianggarkan Rp 1,7 triliun. 1,780 sekian ya. Nah, sampai dengan semester pertama, yaitu Januari sampai 30 Juni, uang yang 1,7 triliun tadi terserap baru 70 miliar,” katanya.
Machmud menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian serius karena pembangunan infrastruktur berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
