“Nanti kita harus bisa melacak sampah itu dari Horeka mana, dibuang melalui vendor mana, sarana dan prasarananya sesuai ketentuan atau tidak, sampai berapa ton residu yang akhirnya dibuang ke TPA. Itu yang harus kita hitung,” tegasnya.
Menurut Fikser, pemetaan tersebut penting untuk memastikan seluruh rantai pengelolaan sampah berjalan sesuai aturan. Tidak hanya pelaku usaha sebagai penghasil sampah, vendor pengangkutan juga akan menjadi bagian dari penelusuran.
Pemkot akan mengecek apakah setiap vendor memiliki sarana dan prasarana yang sesuai ketentuan, termasuk armada pengangkutan dan fasilitas pendukung pengelolaan sampah.
Langkah tersebut menjadi penting mengingat sampah yang tidak dikelola sejak sumbernya berpotensi berakhir sebagai residu di TPA. Pemkot sebelumnya juga mendorong pelaku usaha di Surabaya untuk melakukan pemilahan sampah secara mandiri agar beban TPA Benowo dapat ditekan.
Penertiban di Keputih menjadi salah satu pintu masuk Pemkot untuk membenahi rantai pengelolaan sampah tersebut.
DLH Surabaya mencatat sekitar 22 hingga 24 kelompok melakukan aktivitas pemilahan sampah di lokasi.
Namun, aktivitas itu tidak dilengkapi izin serta sarana dan prasarana pengelolaan yang dipersyaratkan.
Fikser menyebut pengelola seharusnya memiliki armada, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), lahan yang sesuai, serta peralatan pemilahan dan pengolahan berbasis 3R.
