Karena itu, Fraksi PKS meminta penyelesaian TPG tersebut menjadi prioritas dalam Perubahan APBD Jatim 2026.
Puguh mengatakan, Fraksi PKS mendukung tindak lanjut Pemprov Jatim terhadap PP Nomor 11 Tahun 2025, Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, dan KMK Nomor 372 Tahun 2025 yang memberikan dasar hukum bagi penganggaran kembali pembayaran TPG yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
Namun, menurutnya, pemerintah harus memastikan proses penyelesaiannya berjalan jelas dan akuntabel.
“Fraksi PKS meminta Pemerintah Provinsi memastikan tersedianya alokasi anggaran yang memadai dan kepastian sumber pendanaan,” ujarnya.
