Lebih lanjut, Yudha juga membeberkan dinamika pelaksanaan Prokesra dalam beberapa tahun terakhir. Pada TA 2025, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran subsidi bunga Prokesra sebesar Rp30 miliar dan berjalan dengan normal.
Namun, pada APBD 2026, program kredit murah tersebut terpaksa tidak berjalan untuk penyaluran kredit baru. Alokasi anggaran yang sempat dirancang DPRD dan Pemprov ternyata tidak mendapat persetujuan saat proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
”Tahun 2025 berjalan normal dengan alokasi subsidi bunga Rp30 miliar. Nah, tahun 2026 ini yang tidak ada penyaluran baru, karena anggaran yang sudah kita plot ternyata tidak disetujui oleh Mendagri. Sehingga di 2026 masyarakat hanya mengangsur pinjaman berjalan yang lama,” terang politisi muda Golkar tersebut.
Untuk menyiasati kendala regulasi dan memastikan Prokesra kembali hadir di 2027, Fraksi Golkar kata Yudha, mendorong perubahan skema pembiayaan, yakni dari subsidi bunga murni menjadi skema pinjaman non-permanen.
