Blegur menjelaskan, DPRD Jatim telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) BUMD guna mengevaluasi secara rinci kinerja seluruh perusahaan milik daerah tersebut. Ia menekankan bahwa pendirian BUMD memiliki niat awal (akad) untuk mendatangkan keuntungan (profit) demi menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Akad dan itikad BUMD itu untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, artinya harus surplus. Tapi kalau yang stagnan atau stuck, saya menyarankan untuk dievaluasi total atau bahkan ditutup,” tegasnya.
Menurut Blegur, mempertahankan BUMD yang tidak menguntungkan hanya akan membebani Keuangan Daerah. Biaya operasional seperti gaji pegawai, tagihan listrik, hingga biaya perawatan gedung terus menguras APBD tanpa memberikan imbal hasil (dividend) yang sepadan.
