Sekertaris Partai Golkar Jatim ini menambahkan, anggaran daerah yang selama ini ‘terbuang’ untuk menutup operasional BUMD yang merugi sejatinya bisa dialokasikan ke sektor yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
”Anggaran operasional itu lebih baik dialihkan untuk pembangunan sekolah SMA, fasilitas pendidikan, atau infrastruktur publik lainnya. Kalau BUMD ini bisa profit dan memberikan dividen untuk PAD, tentu tidak masalah. Namun jika tidak bisa, ya ikuti arahan Presiden: tutup saja,” pungkas Blegur.
Mengenai data pasti BUMD mana saja yang masuk dalam daftar evaluasi berat atau rekomendasi penutupan, pihak DPRD Jatim lanjut Blegur, menyerahkan detail tersebut kepada tim teknis Pansus untuk dipelajari lebih lanjut. (caa)
