“Karena anggaran ini dibutuhkan komitmen untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain-lain. Maka itulah akan ada audit dan audit yang saya minta mulai tahun 2023 itu audit yang dilakukan independen, tapi bukan dipilih oleh BUMD,” ujarnya.
Wali Kota Eri juga menjelaskan auditor independen tersebut tidak ditunjuk oleh masing-masing BUMD. Penunjukannya dilakukan oleh Pemkot Surabaya berdasarkan rekomendasi lembaga yang berada di bawah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Jadi dia (ditunjuk) oleh pemerintah kota berdasarkan rekomendasi nama-nama audit yang ada di bawah badan pemeriksa keuangan,” tuturnya.
Di sisi lain, ia memastikan proses rekrutmen Direksi Perumda KBS dilakukan secara terbuka yang ditujukan untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Langkah itu ditempuh agar kesempatan mengikuti seleksi tidak hanya terbatas bagi pelamar dari Surabaya maupun Jawa Timur.
“Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa tahu jika ada lowongan terkait dengan BUMD. Bukan hanya KBS, ada Pasar Surya, yang juga kita lakukan (rekrutmen),” katanya.
Menurutnya, publikasi rekrutmen sebelumnya juga dilakukan agar informasi tersebut dapat menjangkau lebih banyak profesional yang memenuhi kualifikasi. “Perekrutan Dirut KBS yang baru ini kita buka seluas-luasnya,” imbuhnya.
