Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memilih program yang dinilai paling dibutuhkan di lingkungannya. Aspirasi yang paling banyak diusulkan nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan skala prioritas yang diperjuangkan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Meski demikian, Sriatun menegaskan masyarakat tetap diberi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan lain yang belum masuk dalam daftar program pemerintah.
“Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat selaras dengan arah pembangunan pemerintah daerah. Namun apabila ada kebutuhan lain yang memang mendesak di lingkungan mereka, tentu tetap bisa disampaikan dan akan kami tampung,” tegasnya.
Menurut Sriatun, pendekatan digital tersebut bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi langkah untuk menghadirkan proses reses yang lebih efektif serta mampu menghasilkan usulan pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
