Surabaya, CakrawalaNews.co | Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pesan mendalam sekaligus peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ia menegaskan bahwa setiap abdi negara, terutama yang memimpin wilayah seperti lurah, memiliki kewajiban mutlak untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat dan melindungi rakyat kecil dari segala bentuk praktik pungutan liar (pungli).
Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Eri merespons dinamika di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran.
Belakangan, sejumlah pengurus RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di wilayah tersebut dilaporkan berencana mengembalikan stempel kepengurusan menyusul keputusan mutasi terhadap Lurah Tambak Wedi pada Kamis (9/7/2026) lalu.
Pencopotan lurah tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Eri setelah dirinya menemukan dugaan praktik pungli dan jual beli stan berkisar antara Rp3,8 juta hingga Rp30 juta di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi saat inspeksi mendadak (sidak).
Menanggapi adanya desakan atau penolakan terhadap pergantian struktur tersebut, Wali Kota Eri mengingatkan kembali esensi dan komitmen utama menjadi seorang pegawai negeri.
“Saya sampaikan, lurah itu adalah kewenangan saya (wali kota), itu yang pertama. Yang kedua, setiap pegawai negeri sipil (PNS) harus punya komitmen untuk selalu melindungi rakyat kecil,” tegas Wali Kota Eri usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (13/7/2026).
Menurut Eri, lurah merupakan penguasa wilayah terkecil di jajaran pemkot yang memegang tanggung jawab penuh atas situasi sosial dan ekonomi warganya. Oleh karena itu, seorang lurah wajib memastikan wilayahnya steril dari biaya-biaya ilegal yang memberatkan masyarakat pedagang kecil.
“Lurah itu adalah penguasa wilayah yang harus memastikan bahwa tidak ada pungutan dan biaya di sana. Dan ternyata di sana pun (ada dugaan pungli) Rp3,8 juta dan sudah dikembalikan uangnya, bahkan ada yang Rp30 juta,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa aparatur pemerintah tidak boleh menggunakan alasan “tidak tahu” untuk memaklumi pelanggaran di wilayah kerja mereka. Meskipun operasional fasilitas seperti SWK dijalankan oleh paguyuban pedagang, peran pengawasan dari pihak kelurahan tidak boleh longgar.
Terkait adanya rencana pengembalian stempel oleh para tokoh masyarakat setempat, Wali Kota Eri menyatakan pemkot selalu membuka ruang komunikasi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pemkot tidak akan berkompromi ataupun menoleransi jika aksi penyerahan stempel tersebut ditujukan untuk membela tindakan yang salah.
“Kita akan komunikasi. Tapi kalau ternyata diserahkan itu karena ada hal yang tidak baik, ya kita akan proses. Karena buat saya, ketika hal yang tidak baik itu diluruskan dan ternyata ada yang ingin mengembalikan tidak baik, akan saya proses,” imbuhnya.
Eri bahkan menyatakan siap menerima pengembalian stempel tersebut dan langsung memproses pergantian kepengurusan RT/RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga jalannya pelayanan publik yang bersih.
Saat ini, kasus dugaan pungli di SWK Tambak Wedi tersebut dipastikan telah menggelinding ke ranah hukum dan sedang diproses oleh pihak kepolisian. Wali Kota Eri menegaskan, meski uang hasil pungli dikabarkan telah dikembalikan kepada para korban, proses hukum terhadap oknum yang terlibat akan terus berjalan.
“Meskipun dia sudah mengembalikan (uang), proses hukum tidak boleh berhenti,” pungkas Wali Kota Surabaya
