Surabaya, Cakrawalanews.co | Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Dinas Perhubungan (Dishub) dalam membenahi ekosistem perparkiran di Kota Pahlawan.
Salah satu terobosan mutakhir yang dikawal ketat legislatif adalah penarikan karcis manual dan nantinya akan diberlakukan penerapan sistem pengawasan parkir berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa seluruh langkah penataan fasilitas publik, baik pemulihan fungsi jalan maupun optimalisasi saluran air untuk penanganan banjir, wajib didukung.
Kendati demikian, Eri mengingatkan jajaran Pemkot Surabaya agar proses eksekusi di lapangan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan solutif.
“Kita mendukung setiap upaya pemulihan fungsi jalan dan saluran sesuai dengan fungsinya demi mobilitas warga serta pengendalian banjir. Namun, segala upaya tersebut tentu harus dilakukan secara humanis, persuasif, dan menghadirkan solusi konkret bagi warga,” ujar Eri Irawan ditemui pada Rabu (1/7/2026).
Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, pihak kecamatan setempat telah menyiapkan program pemberdayaan melalui pemanfaatan aset Pemkot yang belum terpakai. Warga yang sebelumnya berjualan di area terlarang diarahkan ke lahan-lahan produktif baru.
“Solusi tersebut di antaranya diwadahi dalam bentuk rumah padat karya. Seperti halnya di kawasan Manyar dan Menur Pumpungan yang kini difungsikan untuk usaha carwash (cuci mobil). Ini adalah bagian nyata dari pemberdayaan warga dengan mengoptimalkan aset Pemkot yang tersedia,” tambahnya.
Terkait sektor perparkiran, Eri mengapresiasi visualisasi penataan di lapangan yang mulai tertib, seperti di kawasan Blauran yang kini konsisten menerapkan parkir satu baris.
Fokus utama saat ini bergeser pada penyempurnaan ekosistem parkir nontunai (digitalisasi).
Menanggapi keluhan masyarakat mengenai oknum Juru Parkir (Jukir) yang kerap berdalih menghindari pembayaran digital (QRIS/Uang Elektronik), Eri menegaskan bahwa skema pengawasan kini diperketat melalui kolaborasi lintas sektor.
“Satu jukir kini diawasi oleh satu pengawas dari Pemkot. Seluruh sumber daya di Dishub, mulai dari bidang pengawasan, pengendalian, hingga lalu lintas, dibantu rekan-rekan kelurahan dan kecamatan, sudah dibagi habis untuk memonitor lapangan,” urainya.
Pengetatan ini salah satunya terlihat di pusat kuliner padat seperti kawasan Aiola (SMA Komplek), di mana jukir dan pengawas dari Dishub bersiaga langsung untuk melayani pembayaran digital menggunakan QRIS maupun kartu uang elektronik.
Bagi warga yang gagap teknologi atau belum memiliki akses keuangan digital, Pemkot Surabaya telah menarik peredaran karcis lama dan menggantinya dengan Voucher Parkir resmi. Voucher fisik ini bernilai sama dengan tarif tunai dan distribusinya terus diperluas.
“Tidak ada alasan lagi untuk bingung jika ingin bayar tunai. Uang tunai bisa langsung dibelikan voucher parkir yang sudah tersedia di kantor kecamatan, titik keramaian, kawasan Jalan Tunjungan, hingga saat pelaksanaan Car Free Day (CFD),” tegas politisi muda ini.
Komisi C DPRD Surabaya mendorong agar setiap titik parkir digital dilengkapi dengan transparansi pendapatan harian.
Eri mengusulkan agar data perolehan retribusi diunggah langsung pada situs resmi atau ditampilkan melalui papan digital di kawasan parkir yang bersangkutan.
Untuk memvalidasi data pendapatan tersebut, Pemkot Surabaya tengah menguji coba teknologi CCTV berbasis AI di dua titik pilot project, yakni di kawasan Taman Bunggul dan area parkir sekitar Pemerintah Kota Surabaya.
Sistem cerdas ini bertugas menghitung Satuan Ruang Parkir (SRP) serta frekuensi kendaraan yang masuk secara otomatis.
“CCTV berbasis AI ini tidak bisa bohong. Sistem akan menghitung kendaraan yang masuk dan mencocokkannya dengan data manual dari petugas Dishub. Namun, karena ini sistem cerdas, mesin masih memerlukan pasokan data yang banyak untuk belajar mengolah akurasi,” ungkap Eri.
Politisi PDIP ini menceritakan hasil inspeksi mendadaknya (sidak) di Taman Bunggul.
Eri menceritakan, dalam sidak tersebut sistem sempat mendeteksi taksi online yang sekadar menurunkan penumpang (drop-off) sebagai kendaraan parkir saat melewati garis batas.
Penyempurnaan sistem komputasi ini sedang dirampungkan bersama pihak Telkom dan ditargetkan dievaluasi ulang dalam satu bulan ke depan sebelum diimplementasikan secara massal.
Mengakhiri keterangannya, Eri Irawan meminta warga Surabaya tidak ragu untuk memanfaatkan hak pengawasan publik yang dilindungi oleh Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Jika ditemukan jukir yang menolak pembayaran digital, tidak ramah, atau melanggar aturan, warga diminta segera melapor ke aplikasi WargaKu dan Lapor Cak Eri.
