Surabaya, CakrawalaNews.co – Pemerintah Kota Surabaya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang mulai berjalan sejak Mei ini.
Pendataan besar-besaran tersebut menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha di Kota Pahlawan, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan skala besar.
Sensus yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) itu berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan menjadi pendataan ekonomi nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali.
Tak hanya menyasar sektor usaha konvensional, Sensus Ekonomi 2026 juga mencakup pelaku ekonomi digital yang pertumbuhannya terus meningkat di Surabaya.
Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menilai sensus tersebut menjadi langkah penting untuk membaca kondisi ekonomi riil masyarakat sekaligus menyusun arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi BPS ini adalah upaya strategis pemerintah untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian nasional,” kata Eri, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, hasil pendataan nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi hingga tantangan ekonomi yang dihadapi Kota Surabaya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya.
“Kami berharap Sensus Ekonomi ini akan mampu memberi gambaran menyeluruh mengenai potensi dan tantangan ekonomi di Kota Surabaya,” ujarnya.
“Saya juga mengajak seluruh pelaku usaha dan warga Kota Surabaya untuk bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi 2026, dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, sesuai dengan kondisi sebenarnya,” lanjutnya.
Eri menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan maupun menyusun kebijakan ekonomi ke depan.
“Karena Sensus Ekonomi BPS ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Mari warga Kota Surabaya, kita sukseskan Sensus Ekonomi BPS tahun 2026,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa pendataan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), jumlah tenaga kerja, karakteristik usaha, hingga kondisi keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.
Meski mencakup data usaha secara detail, BPS memastikan seluruh informasi yang dihimpun bersifat rahasia dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Jadi murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan untuk pajak,” ujar Arrief.
Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Surabaya, BPS menurunkan sekitar 1.900 petugas sensus hingga Agustus 2026.
Pendataan juga dilakukan hingga tingkat rumah tangga guna menangkap aktivitas usaha kecil dan sektor ekonomi kreatif yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu partisipasi (masyarakat) menjadi kunci,” pungkasnya.
