Pansus menilai, keterbatasan jangkauan OPD selama ini menjadi salah satu kendala dalam penanganan banjir di kawasan permukiman, khususnya di gang-gang kecil. Karena itu, pendekatan berbasis kewilayahan dinilai lebih efektif untuk deteksi dini dan penanganan cepat.
Selain pembagian kewenangan, pansus juga tengah menguatkan aspek penganggaran sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 34 dan Pasal 37. Arah kebijakan didorong untuk tidak lagi bertumpu pada peninggian jalan dan pembangunan saluran semata, tetapi beralih pada perawatan rutin dan berkelanjutan.
“Selama ini kita lihat belum lima tahun sudah muncul genangan lagi. Artinya ada yang perlu dibenahi dari sisi perawatan. Ini yang kami dorong agar jadi fokus ke depan,” ujarnya.
Dalam konteks pendanaan, pansus juga mendorong optimalisasi mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan, termasuk untuk mendukung inovasi dan pemutakhiran teknologi perawatan drainase.
Di sisi lain, pembahasan pansus juga mencakup penguatan kelembagaan melalui pembentukan satuan tugas (satgas) pemeliharaan di tingkat kecamatan. Satgas ini akan memiliki mandat khusus dan dipastikan tidak dapat dialihkan ke fungsi lain.
