Kejelasan posisi terkait fungsi kewilayahan tersebut, tambah Pakde Karwo, sangat penting. Alasannya, agar kepala daerah, dalam hal ini gubernur, benar-benar bisa aman dan tidak salah langkah, apalagi sampai terjerat masalah ketika melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka melaksanakan program dan pembangunan di wilayahnya.
“Penjabaran yang disampaikan presiden soal gubernur sebagai tangan kanan di kewilayahan masih belum jelas. Ini karena fungsi wakil pemrintah pusat di daerah belum detail diderivasi ke kegiatan yang benar-benar rinci. Ini jadi pr kita” tambahnya.
Keempat, Gubernur kelahiran Madiun ini akan melanjutkan program-program dari Ketum sebelumnya, yakni Syahrul Yasin Limpo. “Masa jabatan saya selaku Ketum APPSI relatif singkat, yaitu kurang lebih 10 bulan bersamaan dengan habisnya masa jabatan saya sebagai Gubernur Jawa Timur, karena itu saya akan lanjutkan program Pak Syahrul,” tegasnya.(jatimprov)
