Pasal 363, imbuh Pakde Karwo, mengamanatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi demi kesejahteraan masyarakat, maka perlu peningkatan kerjasama untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Kemudian pasal 364-nya memerintahkan kepada para gubernur untuk membentuk asosiasi, maka dibentuklah APPSI.
“Jadi jika ada bantuan APPSI dipermasalahkan, itu jelas salah. Karna APPSI bukan Organisasi Tanpa Bentuk atau OTB. APPSI ini legal, sehingga sifat bantuannya sama seperti bantuan pada KONI dan KWARDA Pramuka yang setiap tahun bisa dilakukan” tegasnya.
Kedua, mengoptimalkan fungsi APPSI sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat melalui tiga upaya, yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat lewat kelembagaan, pelayanan publik, serta mengajak masyarakat secara bersama-sama atau partisipatoris guna menemukan solusi yang terbaik dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Ketiga, mempertegas konstruksi yuridis terkait posisi gubernur dalam fungsi kewilayahan di mata pemerintah pusat. Pasalnya, posisi tersebut di pemerintah pusat masih belum jelas. “Apakah merujuk pada UU No. 5 Tahun 1974 yakni menjadi penguasa tungal? Atau dirumuskan seperti PP No. 19 Tahun 2010 yang disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 yaitu sebagai koordinator terhadap berbagai struktur yang ada?,” ujar Pakde Karwo.
