Dari analisis kelayakan, penambahan modal diperkirakan akan meningkatkan pendapatan dari imbal jasa maupun non-imbal jasa serta berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, Fraksi Golkar menilai Pemprov layak mempertimbangkan penambahan modal ke PT Jamkrida (Perseroda).
Juru fraksi Gerindra, Hartono mengatakan bahwa berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, pada 2024 jumlah UMKM di Jawa Timur telah mencapai 9,78 juta unit usaha. Angka tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia.
Namun demikian, besarnya jumlah pelaku UMKM itu belum sepenuhnya diimbangi dengan kemudahan akses pembiayaan formal. Banyak pelaku usaha kecil yang masih terkendala keterbatasan agunan saat mengajukan kredit ke lembaga keuangan.
“Dalam konteks ini, PT Jamkrida Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai lembaga penjaminan untuk menjembatani kesenjangan akses pembiayaan tersebut,” ujar Hartono.
Saat ini, modal disetor PT Jamkrida Jawa Timur tercatat sebesar Rp180 miliar dari total modal dasar Rp600 miliar. Dengan usulan tambahan penyertaan modal Rp300 miliar, kapasitas penjaminan diharapkan meningkat dan mampu menjangkau hingga 1 juta UMKM di Jawa Timur.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan fiskal daerah.
