Surabaya, CakrawalaNews.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penyelesaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga pertengahan Februari 2026, masih terdapat 181.867 Kartu Keluarga (KK) atau sekitar 506.678 jiwa yang berstatus belum ditemukan oleh petugas surveyor di lapangan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa pendataan telah berjalan sejak Oktober 2025 dengan melibatkan 5.000 ASN sebagai surveyor. Namun sekitar 17 persen warga belum terdata karena sejumlah faktor, seperti migrasi penduduk, anggota keluarga yang tidak bisa ditemui, hingga penolakan di kawasan perumahan elite.
“Kami mengharapkan warga yang belum sempat ditemui petugas untuk proaktif melakukan konfirmasi keberadaan mereka melalui website surabaya.go.id. Ini penting agar pemerintah memiliki data akurat untuk perencanaan pembangunan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Gedung Ex-Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Pemkot memberikan batas waktu konfirmasi mandiri hingga 31 Maret 2026. Warga dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi surabaya.go.id dengan memasukkan NIK, tanggal lahir, dan alamat domisili. Alternatif lainnya, warga bisa datang langsung ke kantor kelurahan setempat.
“Setelah warga mengisi data, dalam waktu maksimal satu minggu tim surveyor akan menghubungi nomor handphone yang didaftarkan untuk melakukan survei ulang ke lokasi domisili mereka,” tambahnya.
Eddy mengingatkan, warga yang tidak melakukan konfirmasi hingga batas waktu tersebut berpotensi mengalami penonaktifan sementara NIK.
“Dampaknya, warga yang NIK-nya dinonaktifkan sementara tidak dapat mengakses layanan publik, seperti urusan perizinan hingga perbankan, sampai mereka melakukan verifikasi data,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkot memastikan keamanan data warga tetap terjaga sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
“Di website, data warga hanya ditampilkan dalam bentuk inisial dan informasi umum (RT/RW/Kecamatan) untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyatakan DTSEN menjadi basis tunggal penyaluran bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Data ini akan menjadi satu-satunya acuan bagi seluruh program bantuan dari Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah tanpa terkecuali,” ungkapnya.
Ia menyebut Surabaya menjadi pilot project nasional dalam pemutakhiran data sosial ekonomi secara dinamis. Karena itu, partisipasi aktif warga sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Kami berharap melalui sosialisasi ini, berharap warga tergerak untuk melakukan update data secara mandiri jika belum tersentuh petugas,” imbuhnya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi langkah percepatan tersebut, namun mengingatkan agar proses validasi berjalan cepat sehingga tidak menghambat pelayanan publik.
“Jangan sampai pelayanan publik terhenti terlalu lama, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Kami mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk RT dan RW, untuk membantu mensosialisasikan pentingnya konfirmasi data ini demi kesuksesan program nasional di Surabaya,” tegas Yona.
Ia juga mendukung penggunaan platform digital sebagai strategi jemput bola.
“Saya berharap aplikasi ini menjadi boosting atau pendorong agar pendataan selesai lebih cepat dari rata-rata harian sebelumnya,” pungkasnya.
Pemkot Surabaya menargetkan seluruh proses validasi DTSEN rampung sebelum akhir Maret 2026 agar data sosial ekonomi warga benar-benar akurat dan tepat sasaran
